Year: 2025

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, hadir sebagai keynote speaker dalam Seminar “Reforma Agraria dan Keadilan Distribusi Tanah untuk Mewujudkan Asta Cita”, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (12/12/2025). Sejalan dengan tema yang diangkat, Menteri Nusron menegaskan bahwa memang Reforma Agraria merupakan kunci pemutus rantai kemiskinan. “Kemiskinan…

Cikeas – Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Shamy Ardian, mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) muda untuk menjadi motor penggerak transformasi pelayanan dan komunikasi publik. Ajakan ini disampaikan dalam kuliah umum bagi peserta Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ATR/BPN, yang diselenggarakan di Badan…

Palangka Raya – Setiap tahunnya sejak 2019 hingga 2025, terdapat 554.000 hektare sawah yang beralih fungsi menjadi permukiman maupun kawasan industri. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, alih fungsi tersebut akan memengaruhi ketahanan pangan nasional. Kondisi ini menjadi alasan pentingnya pengendalian ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar…

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaksanakan kegiatan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian ATR/BPN 2025 pada Kamis (11/12/2025). Untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanan pertanahan dan tata ruang, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengungkapkan hal yang sedang dilakukan…

Palangka Raya – Ketimpangan struktur penguasaan tanah menimbulkan rasa tidak adil di tengah masyarakat. Keadaan itu, menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, adalah akar persoalan pertanahan di Indonesia. Untuk mengatasinya, ia menilai program Reforma Agraria perlu menjadi instrumen utama dalam memastikan pemerataan akses terhadap tanah bagi seluruh lapisan masyarakat….

Pelayanan publik menjadi fokus utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sebagaimana diketahui, lebih dari 80% tugas Kementerian ATR/BPN berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, peningkatan kualitas layanan terus diupayakan secara konsisten dan berkelanjutan. Kementerian ATR/BPN terus mendorong transformasi layanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi demi menghasilkan produk pertanahan yang…

Upaya meningkatkan kualitas layanan pertanahan terus diperkuat oleh Kementerian ATR/BPN. Dalam Rakernas 2025 yang berlangsung di Grand Mercure Kemayoran pada Senin (8/12/2025), Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, memaparkan arah kebijakan dan langkah strategis untuk menghadirkan layanan pertanahan yang semakin terpercaya. Dalam paparannya, Asnaedi menekankan bahwa peningkatan layanan harus dilakukan secara menyeluruh….

Bandung, 9 Desember 2025 – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan Carbon Digital Conference Indonesia (CDC 2025) yang diselenggarakan oleh Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA) di Institut Teknologi Bandung (ITB). Konferensi dua hari ini (8-9 Desember) menjadi wadah penting untuk mempertemukan para pemangku…

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Rakor Lintas Sektor) membahas Rencana Tata Ruang (RTR) di wilayah Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur. Rapat tersebut berlangsung pada Rabu (03/12/2025) di Hotel The Darmawangsa, Jakarta. RTR yang di bahas meliputi RTRW Kabupaten Tulang Bawang,…

Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas lima dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada Selasa (4/11/25). Agenda ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya percepatan penyusunan dan penetapan RDTR untuk memperkuat arah pemanfaatan ruang, meningkatkan kepastian perizinan berusaha, serta mendorong…