Year: 2025

Direktorat Jenderal Penataan Agraria, melalui Kasubdit Penetapan Potensi Redistribusi Tanah beserta jajaran melaksanakan kegiatan verifikasi lapang Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) pada dua lokasi yakni Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri, yang dilaksanakan pada Selasa s.d. Kamis (18-20/11/2025). Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi terkini terkait Lokasi Prioritas Reforma Agraria yang berasal dari penyelesaian…

Tim Monev ILASPP yang terdiri dari PHPT, SPPR, Itjen, dan Biroren melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait progres pendaftaran Tanah Ulayat di lima kabupaten di Provinsi NTT, termasuk perkembangan PBT Ulayat dan ZNT pada Jumat (21/11/2025). Dalam kesempatan tersebut, Kabag Manajemen Risiko, Romeli Santiago, turut mewakili Ditjen PHPT untuk berbagi pengetahuan mengenai pengelolaan risiko sebagai bagian…

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, mengisi perkuliahan Mata Kuliah Dasar-Dasar Pendaftaran Tanah pada Program Studi Sarjana Terapan Kebijakan dan Manajemen Pendaftaran Tanah di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta pada Jumat (21/11/2025). Di hadapan mahasiswa, Asnaedi menegaskan pentingnya pemahaman mendasar mengenai pendaftaran tanah dan peran strategisnya dalam kehidupan berbangsa. “Urusan tanah…

Kementerian ATR/BPN melalui Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) menyelenggarakan Pembinaan Tugas dan Fungsi bagi Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat, (21/11/2025) sebagai bagian dari Monitoring dan Evaluasi percepatan penyelesaian residu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tunggakan layanan pertanahan, serta penguatan implementasi layanan elektronik. Kegiatan dipimpin Dirjen PPTR Jonahar bersama…

Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) melalui Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) tahun 2025 sebagai amanat PP Nomor 21 Tahun 2021. Untuk membahas hasil penilaian tersebut, digelar Focus Group Discussion (FGD) secara hybrid di Jakarta pada Selasa, (18/11/2025). FGD dibuka oleh Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Aria…

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Linsek) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 3 Kabupaten pada Rabu (19/11). Revisi RTRW yang dibahas meliputi RTRW Kabupaten Tanggamus di Provinsi Lampung, serta RTRW Kabupaten Banggai…

Sumatera Utara – Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) melalui Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan menyelenggarakan kegiatan supervisi pada proyek Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) di Provinsi Sumatera Utara. Rangkaian kegiatan ini berlangsung pada tanggal 18 – 22 November dengan lokasi pelaksanaan mencakup Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang…

Bengkulu – Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP), Kementerian ATR/BPN, menggelar acara Pembinaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan Tahun 2025. Acara ini dipimpin oleh Pejabat Pembina Tim 5, dengan Plt. Direktur Jenderal PTPP Embun Sari selaku Koordinator. Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan di Provinsi Bengkulu pada Kamis-Jumat (20-21/11),…

Cikeas – 19 s/d 21 November 2025 Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Melalui Direktorat Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah menjadi Narasumber dalam Bimbingan Teknis (BIMTEK) Sistem Informasi Pengadaan Tanah (SIPT) dan Pengenalan Standarisasi Produk Data (SPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan BPSDM ATR/BPN Acara…

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya kebijakan nasional yang lebih menyeluruh untuk merapikan administrasi pertanahan Indonesia. Menurutnya, sejumlah persoalan tumpang tindih lahan yang muncul selama ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme kasus per kasus, melainkan membutuhkan fondasi hukum baru. “Ini perlu ada kesepakatan nasional. Perlu…