Ditjen Tata Ruang dan 4 Kepala Daerah Bahas RTR Wilayah Lampung-Kaltim
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Rakor Lintas Sektor) membahas Rencana Tata Ruang (RTR) di wilayah Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur. Rapat tersebut berlangsung pada Rabu (03/12/2025) di Hotel The Darmawangsa, Jakarta. RTR yang di bahas meliputi RTRW Kabupaten Tulang Bawang, RDTR di Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser.
Rapat diawali dengan pemaparan Bupati Tulang Bawang, Qudrotul Ikhwan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah tengah menyiapkan terobosan strategis pada revisi tata ruang, yakni pengembangan kawasan ekonomi biru. Kawasan tersebut akan memadukan konsep agropolitan dan minapolitan, yang direncanakan mencakup empat kecamatan: Rawa Pitu, Rawa Jitu Selatan, Rawa Jitu Timur, dan Dente Teladas.
“Dalam revisi tata ruang ini, kami mengintegrasikan terobosan strategis berupa pengembangan kawasan ekonomi biru yang memadukan konsep agropolitan dan minapolitan. Kawasan ini dirancang mencakup empat kecamatan namun berpotensi terhubung dengan kecamatan lain di sekitarnya.” ujar Qudrotul.
Selanjutnya Bupati Paser, Fahmi Fadli, menyampaikan bahwa Kabupaten Paser merupakan wilayah bagian selatan Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi gerbang utama menuju Provinsi Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara. Posisi strategis ini memperkuat peran Kawasan Perkotaan Tana Paser sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan infrastruktur bagi wilayah sekitar, dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat.
“Kabupaten Paser melalui RDTR Kawasan Perkotaan Tana Paser berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan. RDTR ini tentu menjadi instrumen hukum untuk mengatur dan mengendalikan pemanfaatan ruang selaras dengan visi Kabupaten Paser,” tegas Fahmi.
Kemudian Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau mengalami peningkatan hingga mencapai 7,28%. Penurunan angka kemiskinan turut menjadi indikator membaiknya kondisi ekonomi daerah. Sektor pertambangan masih menjadi penopang utama perekonomian, sementara Berau juga diarahkan menjadi pintu gerbang pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.
“Untuk mendukung tujuan perencanaan ruang Kabupaten Berau, kami menyusun perencanaan struktur ruang dengan tujuan menciptakan struktur kawasan yang efisien mudah diakses,” ujar Sri.
Selanjutnya Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani, menjelaskan bahwa terdapat tiga isu strategis dalam RDTR Kawasan Perkotaan Bongan yaitu peningkatan perekonomian, keterpaduan antarsektor keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan pemerataan infrastruktur dasar. Hal ini merujuk pada satu tujuan yaitu mewujudkan Kawasan Perkotaan Bongan sebagai gerbang pelayanan perekonomian melalui pengembangan agroindustri, perdagangan, dan jasa yang mandiri dan berdaya saing.
“Kami pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat berupaya dapat mewujudkan tata ruang yang tertib, berkualitas, menjaga kelestarian lingkungan, memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi, serta mempercepat dan mempermudah perizinan usaha bagi masyarakat,” tegas Nanang.
Menanggapi presentasi yang disampaikan oleh empat kepala daerah, Direktur Jendral Tata Ruang, Suyus Windayana menegaskan bahwa tata ruang erat kaitannya dengan daya guna, daya tampung dan mitigasi resiko sehingga perlu diperhatikan agar tidak terjadi bencana akibat tata ruang. Ia juga menyoroti pentingnya integrasi RDTR dengan sistem Online Single Submission (OSS) dalam mendukung kemudahan berusaha, terutama bagi UMKM yang saat ini banyak memanfaatkan Gistaru yang telah terhubung dengan OSS.
“Apabila RDTR belum diintegrasikan ke sistem OSS, masyarakat tidak dapat merasakan manfaatnya. Jadi saya berharap nanti ini bisa segera diintegrasikan,” tegas Suyus.
Sesi kedua rapat dilanjutkan dengan diskusi teknis bersama kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah, yang dimoderatori oleh Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Rahma Julianti. Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga teknis lainnya.
Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang
