Reforma Agraria Buka Akses Warga Desa Nunuk Baru untuk Jalankan Usaha Ternak Domba

Kab. Majalengka – Bagi warga Desa Nunuk Baru, sertipikat bukan hanya bentuk kepastian hukum, namun jadi pendongkrak potensi ekonomi. Di tengah luasnya Kabupaten Majalengka, warga Desa Nunuk Baru membentuk usaha bersama yang disebut Pondok Domba Reforma Agraria. Usaha ini bisa terbentuk salah satunya berkat pendampingan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka melalui program Kampung Reforma Agraria….

Selengkapnya

Pembangunan IKN Masuki Tahap 2, Sekjen Kementerian ATR/BPN Siapkan Regulasi Terkait SDM

IKN – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, mengikuti Rapat Koordinasi dan Monitoring Capaian Pembangunan Tahap 1 dan 2 IKN, di Kantor Kemenko 3, IKN, Selasa (11/11/2025). Pada kesempatan tersebut, ia menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN siap mendukung progres pembangunan IKN dari sisi tata kelola pemerintahan serta aspek…

Selengkapnya

Wamen Ossy Imbau Jajaran Siapkan Layanan Pertanahan dan Tata Ruang Jelang IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028

IKN – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengimbau jajaran di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur dan Utara, untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang, seiring percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Imbauan ini menindaklanjuti terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang…

Selengkapnya

Percepat Sertipikasi, Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-Sulsel Ringankan BPHTB bagi Masyarakat

Makassar – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau seluruh kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk memberikan keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khususnya bagi pendaftaran tanah pertama kali melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat. Pesan itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang…

Selengkapnya

Percepat Penyelesaian Persoalan Tanah dan Ruang, Menteri Nusron Adakan Rakor dengan Kepala Daerah Se-Sulsel

Makassar – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), di Kantor Gubernur Sulsel pada Kamis (13/11/2025). Rakor ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja nasionalnya ke berbagai provinsi. Tujuannya, untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan pertanahan…

Selengkapnya

Bimtek KKPR se-Pulau Sumatra : Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah untuk Layanan KKPR yang Lebih Transparan dan Akuntabel

Batam – Dalam rangka mendukung percepatan investasi melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha di daerah serta sebagai upaya untuk menjaga kualitas produk KKPR yang terbit, Direktorat Jenderal Tata Ruang melalui Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Layanan Pelaksanaan KKPR di Pulau Sumatera pada Kamis (23/10/2025)….

Selengkapnya

Ditjen Tata Ruang Targetkan Revisi PP Penyelenggaraan Penataan Ruang Rampung Pada 2025

Jakarta, — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menggelar rapat pembahasan muatan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Kamis (24/10), bertempat di Hotel Le Meridien, Jakarta. Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati menjelaskan bahwa revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21…

Selengkapnya

Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) : Dorong Optimalisasi Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) menegaskan komitmen untuk menuntaskan seluruh tunggakan layanan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebelum akhir tahun 2025. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Pembinaan Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan BPN DIY yang dirangkaikan dengan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja di Kantor…

Selengkapnya

Ditjen PTPP Melalui Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Laksanakan Supervisi Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah di Provinsi Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Jawa Timur dan Banten

Supervisi Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah oleh Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan di Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Jawa Timur dan Banten, Wujudkan Data Nilai Tanah yang Akurat Jakarta, 3 November s/d 8 November 2025 – Direktorat Jenderal PTPP melalui Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan mengadakan supervisi pengelolaan data ILASPP pada kegiatan pembuatan…

Selengkapnya

Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah : Melakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tim 2 Untuk Memperkuat Program Strategis di DKI Jakarta

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Pembinaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di DKI Jakarta. Acara ini diselenggarakan secara hybrid pada hari Kamis sampai dengan Jumat (6-7 Oktober 2025) di Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta. Kegiatan Pembinaan dipimpin langsung oleh Direktur…

Selengkapnya