Lampung – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak organisasi keagamaan dan para tokoh agama di Provinsi Lampung untuk berperan aktif dalam mengawal proses sertipikasi tanah wakaf. Hal ini sebagai bagian dari upaya mendorong percepatan sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah. Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini penting agar aset umat…
Lampung — Percepatan program sertipikasi tanah wakaf oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat apresiasi dari organisasi keagamaan, salah satunya Nahdlatul Ulama (NU) Lampung Timur. Perwakilan dari NU Lampung, Muhammad Solihin, mengungkapkan bahwa pendampingan dari Kantor Pertanahan setempat sangat membantu proses legalisasi aset wakaf. “Selama ini proses sertipikasi di Lampung Timur Alhamdulillah…
Lampung – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pendafataran tanah pertama kali kepada masyarakat kurang mampu. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat proses sertipikasi tanah, terutama bagi warga yang sudah memiliki peta bidang namun terhambat…
Jakarta – Peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi fokus penting bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hal ini bukan semata-mata demi memenuhi target penilaian, melainkan untuk memastikan bahwa setiap kinerja benar-benar menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Penegasan ini disampaikan oleh Staf Ahli Bidang…
Kantor Pertanahan Kabupaten Pati menggelar proses mediasi antara Yayasan Mbah Ahmad Muttamakin dan Pemerintah Desa Kajen pada Selasa (29/7/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Mediasi sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa pertanahan secara non-litigasi. Mediasi dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Rr. Diah Pratiwi Kusumaningrum. Proses tersebut digelar…
PATI – Sebanyak 76 Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati mengikuti pelaksanaan tes asesmen pada Selasa (29/7/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam pembangunan sumber daya manusia aparatur negara. Tes asesmen yang dilaksanakan di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten…
Pati, 29 Juli 2025 — Kantor Pertanahan Kabupaten Pati menggelar Rapat Evaluasi Mingguan Pekerjaan Rutin dan Proyek (REMPEYEK) guna evaluasi progres serta menyusun langkah-langkah strategis dalam penyelesaian berbagai program. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Pati tersebut dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Winarto, serta dihadiri oleh jajaran pejabat pengawas, pejabat…
Pati, 29 Juli 2025 — Dalam rangka memperingati Hari Bhakti TNI Angkatan Udara ke-78, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Winarto beserta seluruh jajaran menyampaikan ucapan selamat dan penghormatan atas dedikasi TNI AU dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk mengenang sejarah perjuangan para pendahulu TNI AU yang telah berkontribusi besar dalam…
Pati, 29 Juli 2025 — Kantor Pertanahan Kabupaten Pati kembali menggelar kegiatan rutin Apel Pagi yang diikuti oleh seluruh jajaran Pejabat Pengawas, ASN, PPNPN, ASK, serta siswa dan mahasiswa magang. Kegiatan ini berlangsung dengan penuh semangat di halaman kantor dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Winarto, selaku pembina apel. Dalam amanatnya, Winarto…
Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung pada 28 s.d. 29 Juli 2025. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini telah dirancang dengan matang dan menjadi bagian dari upaya menyelaraskan pelaksanaan kebijakan pusat di tingkat daerah….
