Hai #SobatPPTR, ketahanan pangan dan ketahanan energi harus bisa berjalan beriringan. Untuk itu, Ditjen PPTR Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertamina EP, SKK Migas, dan pemerintah daerah memperkuat harmonisasi tata ruang dalam forum yang dilaksanakan di Surabaya

Forum ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk menyelaraskan kebutuhan pengembangan sektor hulu migas dengan perlindungan lahan sawah produktif

sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden RI terkait swasembada energi dan pangan.

Direktur Utama Pertamina EP, Rachmat Hidayat, mengatakan Jawa Timur dan Jawa Barat merupakan wilayah strategis bagi keberlanjutan produksi migas nasional. Namun, sejumlah rencana kerja Pertamina EP untuk 2027 masih tertunda karena adanya tumpang tindih dengan kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Staf Khusus Menteri ESDM, Nanang Abdul Manaf, menjelaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan swasembada energi di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional dan tingginya ketergantungan impor minyak.

Sementara itu, Direktur Jenderal PPTR, Lampri, menegaskan bahwa swasembada energi dan swasembada pangan harus berjalan selaras melalui kebijakan tata ruang yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Tantangan nyata masih ada, namun satu hal pasti: ketahanan energi tidak bisa menunggu, dan ketahanan pangan tidak boleh dikorbankan. Melalui tata ruang yang terintegrasi, keduanya harus berjalan selaras demi pembangunan yang berkelanjutan.

Kunjungi: djpptr.atrbpn.go.id