kabarminatani.com

Banjarbaru – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi langkah yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam hal pengakuan dan perlindungan hak atas tanah ulayat di Kalimantan Selatan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat….

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperluas implementasi layanan Peralihan Hak Atas Tanah secara elektronik sebagai upaya memberikan kemudahan, percepatan, dan transparansi dalam layanan pertanahan. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Kapusdatin), I Ketut Gede Ary Sucaya, menyebut kualitas data dan ketersediaan infrastruktur digital menjadi indikator utama…

Banjarbaru – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program Kementerian ATR/BPN. Saat Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan, Kamis (31/07/2025), ia menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan pertanahan dan penataan ruang sangat bergantung pada dukungan dan kesiapan daerah. “Kami memiliki empat produk…

Pati, 2 Agustus 2025 – Kantor Pertanahan Kabupaten Pati mengadakan Giat PELATARAN (Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan) untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus sertipikat tanah. Pelayanan ini tersedia setiap hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Dengan adanya Giat PELATARAN, masyarakat Kabupaten Pati kini dapat mengurus sertipikat tanah tanpa harus menunggu hari…

Banjarbaru – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Kamis (31/07/2025). Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam arahannya menyampaikan sejumlah urgensi pendaftaran tanah ulayat yang harus segera dilakukan oleh masyarakat hukum adat. “Kalau tidak segera didaftarkan, suatu hari akan…

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati melalui Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Ikuti Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Lahan Puskesmas Tayu I yang digelar di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pati. Rapat yang berlangsung pada Jumat 1 Agustus 2025dihadiri oleh Penata Pertanahan Ahli Pertama, Faizal Widi Hartanto serta Analis Hukum Pertanahan, Ika Sofiani. Rapat koordinasi ini menjadi…

Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Pati turut serta dalam kegiatan Pemeriksaan Setempat (PS) perkara perdata nomor 18/Pdt.G/2025/PN Pti yang digelar pada Jumat (1/8/2025) di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses pembuktian lapangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pati dalam rangka penanganan sengketa tanah yang tengah bergulir….

Jumat, 1 Agustus 2025 telah dilaksanakan kegiatan Pelepasan Pegawai Purna Tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Endang Yuli Hari Astuti. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Semoga Jasa dan Dedikasi Ibu Menjadi ladang Kebaikan dan Keberkahan. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan, Amin. Sumber: Humas ATR/BPN Pati Jawa…

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati resmi melakukan serah terima jabatan Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan dalam kegiatan pisah sambut yang digelar pada Jumat (1/8/2025). Jabatan Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan tersebut kini diemban oleh Tri Ismanto, menggantikan Wahyu Satrihadi yang sebelumnya menjabat posisi tersebut. Kegiatan yang berlangsung di aula Kantor Pertanahan Kabupaten Pati itu dihadiri oleh…

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati melalui Seksi Penataan dan Pemberdayaan melakukan peninjauan lapang Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka rencana pembangunan Dapur Biarawan di Kelurahan Pati Lor, pada Kamis, 31 Juli 2025. Peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian rencana lokasi pembangunan dengan ketentuan pertanahan yang berlaku. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan teknis pelayanan pertanahan yang menekankan…