kabarminatani.com

Bandung – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang berpartisipasi aktif dalam Carbon Digital Conference Indonesia (CDC 2025) di ITB, Bandung pada Senin-Selasa (8-9/12/2025). Partisipasi ini ditandai dengan pembukaan booth pameran yang bertujuan memperkenalkan Program Koridor Ekosistem RIMBA. Koridor Ekosistem RIMBA, yang merupakan wilayah seluas 3,8 juta ha melintasi…

Jakarta – Direktorat Jenderal Tata Ruang menerima kedatangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka berdialog terkait proses persetujuan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (9/12). Dalam pertemuan ini, jajaran DPRD Kalimantan Utara menyampaikan sejumlah hal strategis terkait finalisasi dokumen RTRW sebelum memasuki…

Bandung, 9 Desember 2025 – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan Carbon Digital Conference Indonesia (CDC 2025) yang diselenggarakan oleh Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA) di Institut Teknologi Bandung (ITB). Konferensi dua hari ini (8-9 Desember) menjadi wadah penting untuk mempertemukan para pemangku…

Jakarta, 15 Desember 2025 – Ditjen PTPP gelar Pertemuan Penjajakan Potensi Kerjasama Implementasi Dampak Sosial (Social Impact Assessment) Tahun 2025-2029 dengan Kemitraan untuk Pelaksanaan Roadmap SIA Guideline bersama Mitra Pembangunan. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 2, Ruang 201 Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal…

Jakarta, 15 Desember 2025 – Ditjen PTPP gelar Pertemuan Penjajakan Potensi Kerjasama Implementasi Dampak Sosial (Social Impact Assessment) Tahun 2025-2029 dengan Kemitraan untuk Pelaksanaan Roadmap SIA Guideline bersama Mitra Pembangunan. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 2, Ruang 201 Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal…

Jakarta – Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan melalui Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan melaksanakan pembahasan terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Kotabaru. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat 201, dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Penilaian Tanah dan Dampak Sosial, Dwi Sapti Puswanhari. Pertemuan ini dihadiri oleh…

Direktorat Jenderal Penataan Agraria melalui Direktorat Landreform, yang diwakili oleh Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Rencana Penyediaan Potensi dan Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Aceh pada Kamis (11/12/2025). Rapat ini juga membahas strategi penataan pertanahan pasca bencana banjir. Plt. Kepala Dinas Pertanahan Aceh,…

Direktur Jenderal Penataan Agraria menjadi narasumber pada seminar “Reforma Agraria dan Keadilan Distribusi Tanah untuk Mewujudkan Asta Cita” yang diselenggarakan DPP Partai Golkar, pada Jumat (12/12/2025). Acara ini menjadi ruang dialog dan penyampaian gagasan strategis mengenai pengembangan tanah dan Reforma Agraria antar seluruh pemangku kepentingan yakni pemerintah, akademisi, praktisi, dan juga masyarakat demi terwujudnya Reforma…

Melanjutkan diskusi panel sesi pertama, dilaksanakan diskusi panel sesi kedua dengan materi mengenai kolaborasi dan sinergi penanganan konflik agraria dalam rangka percepatan Reforma Agraria yang dibawakan oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian Keuangan, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang dimoderatori oleh Direktur Penatagunaan Tanah. Diawali dengan pemaparan…

Masih dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Reforma Agraria Tahun 2025 dengan tema “Penguatan Kelembagaan Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria”, dilaksanakan Diskusi Panel yang terdiri dari dua sesi. Diskusi Panel sesi pertama diisi dengan materi mengenai sinkronisasi arah kebijakan Reforma Agraria yang dibawakan oleh narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,…