Category: Nasional

Sulawesi Selatan – 11 November 2025 Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Wilayah II, Busye Meina beserta tim melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pare-Pare yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Parepare, Noldy Yoseph Rengkuan beserta jajaran serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare Ridwan…

Bogor – Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) melalui Direktorat Konsolidasi Tanah dan pengembangan Pertanahan (KTPP) menggelar Rapat Technical Working Group (TWG) 2 pada 13 November 2025 lalu. Bertempat di BPSDM Kementerian ATR/BPN, Cikeas, rapat ini adalah bagian penting dari proyek LANDLAB yang fokus membahas strategi pengembangan lahan berbasis Transit Oriented Development…

Jakarta – Direktorat Jenderal PTPP melalui Direktorat BPPT menjadi Narasumber dalam Asistensi dan Supervisi Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Daerah . Rapat ini berlangsung pada tanggal 14 November 2025 di Fave Hotel PGC,Jakarta Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Direktur Bina Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah (Ditjen PTPP, Kementerian ATR/BPN),…

Jakarta, 5 November 2025 – Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah & Pengembangan Pertanahan bersama DPRD Kutai Negara Gelar Rapat Audiensi Pengadaan Tanah Bendungan Marang Kayu. Ditjen PTPP menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terkait Permasalahan Pengadaan Tanah Bendungan Marang Kayu. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 2, Ruang 202 Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan…

Upaya diseminasi informasi dan penguatan pemahaman hukum pertanahan terus dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Mahasiswa, sebagai agen perubahan dan calon praktisi hukum, menjadi salah satu sasaran penting dalam perluasan literasi pertanahan tersebut. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) menerima kunjungan studi banding Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas…

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, meninjau pelaksanaan layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bandung, pada Senin (10 November 2025). Peninjauan ini bertujuan memastikan pelayanan pertanahan berjalan optimal, sesuai ketentuan, dan berorientasi pada masyarakat. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Ditjen PHPT untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan yang transparan dan akuntabel.

Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari bersama Sekretaris Jenderal, Dalu Agung Darmawan dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bertempat di Gedung Nusantara DPR RI, pada Selasa (16/09/2025). Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, agenda…

Direktorat Jenderal Penataan Agraria diwakilkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Sukiptiyah didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Aksara Alif Raja melaksanakan Verifikasi Lapangan dan Audiensi dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Provinsi Sulawesi Selatan bertempat di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, pada hari Jumat (14/11/2025). Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam proses verfikasi data…

Direktorat Jenderal Penataan Agraria, melalui Direktorat Landreform melaksanakan Audiensi Sekaligus Menerima Naskah Usulan Revisi Perpres 62/2023 dari Urban Poor Consortium (UPC) di Ruang Rapat 301 Ditjen Penataan Agraria pada hari Kamis (12/11/2025). Perwakilan dari UPC menjelaskan bahwa bersama dengan organisasi masyarakat sipil dan kalangan akademisi telah menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria Perkotaan sebagai…

Dalam rangka memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam menginventarisasi serta memutakhirkan data lahan sawah, Direktorat Jenderal Penataan Agraria menyelenggarakan Rapat Koordinasi LBS Parsial di Pulau Jawa Tahun 2025, pada Selasa (11/11/2025). Kegiatan pemutakhiran LBS Parsial ini dilaksanakan dalam rangka memastikan ketersediaan data lahan sawah yang akurat, mutakhir, dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan kebijakan ketahanan pangan…