Category: Nasional

Yogyakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia yang diselenggarakan oleh Total Politik di Auditorium Joglo GIK, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin (15/06/2026). Dalam dialog terbuka tersebut, Menteri Nusron menyatakan bahwa kritik dan masukan dari…

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang kuat dan terpadu untuk mewujudkan tata ruang yang tertib, berkeadilan, berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) bersama Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menginisiasi Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi dalam…

Melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Provinsi Jawa Barat di Bandung pada Rabu, (10/6/2026), berbagai pemangku kepentingan membahas langkah-langkah untuk mencapai target nasional penetapan minimal 87% Lahan Baku Sawah (LBS) sebagai LP2B pada tahun 2029 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Pengendalian…

Dalam rangka memperkuat kapasitas sumber daya manusia, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) menyelenggarakan Workshop Interaktif Komunikasi Strategis di Era Kolaboratif pada Senin sampai Selasa, 8–9 Juni 2026 di Jakarta. Direktur Jenderal PPTR Lampri menegaskan bahwa komunikasi merupakan kompetensi penting yang menentukan efektivitas pelaksanaan tugas, koordinasi antarunit, dan keberhasilan penyampaian kebijakan…

Dalam acara penandatanganan Berita Acara Verifikasi Penanganan IPPR, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR), Lampri, menyampaikan tujuan dilaksanakannya verifikasi penangan IPPR. ”Untuk menjamin kepastian hukum dalam penyusunan dan revisi RTR, pelaksanaannya harus berjalan sesuai norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Lampri. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Dirjen PPTR, Direktur…

Surabaya – Dalam rangka mewujudkan kesinambungan kepemimpinan dan peningkatan kinerja pelayanan pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Kantor Wilayah pada Jumat (12/06). Acara yang berlangsung khidmat dan bertempat di Aula Kantor Wilayah Pertanahan BPN Jawa Timur ini menandai penyerahan tongkat estafet kepemimpinan dari Asep…

Selasa (10/06/2026). Pada kesempatan ini Direktur Jenderal Penataaan Agraria mengupas tuntas perbedaan Reforma Agraria konvensional dan Reforma Agraria melalui mekanisme baru sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yakni Redistribusi Tanah di atas HPL Badan Bank Tanah, terutama dari sisi sumber tanah, tata kelola, serta jaminan keberpihakan kepada masyarakat hingga dampak legal sosial dan ekonomi bagi masyarakat,…

Kegiatan ini diawali dengan koordinasi dan diskusi teknis bersama Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Solok. Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyamakan pemahaman mengenai kebutuhan data, kondisi lapangan, serta isu-isu pertanahan strategis di sekitar Danau Singkarak. Selanjutnya, tim Direktorat Penatagunaan Tanah bersama…

Selain oleh tim dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria, kegiatan juga diikuti oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Pertanian, serta perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan diawali dengan koordinasi dan diskusi bersama Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau beserta jajaran dan perwakilan perangkat daerah provinsi Riau. Pada kesempatan…

Sebagai langkah memperkuat sinkronisasi data, menyelaraskan tahapan pelaksanaan, dan mempercepat capaian program redistribusi tanah di seluruh wilayah kerja. Rapat dilaksanakan secara hybrid dan dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria dan turut dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Pasrtisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah serta Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN dan Direktur Jenderal Penataan Agraria secara daring. Rapat…