Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Embun Sari hadir secara daring pada Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jambi tahun 2025, pada hari Selasa (11/11/2025). Rakor yang dilaksanakan secara luring di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi diawali dengan pembacaan laporan oleh Kepala Bidang Penataan dan pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Jambi, Agung Arbianto. Kemudian…
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna menekan laju alih fungsi sawah yang selama ini mengancam ketahanan pangan nasional. Upaya ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penetapan LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan,…
Jakarta — Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menggelar rapat lintas sektor untuk membahas persetujuan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Indralaya pada Kamis (30/10/2025). Kegiatan yang dihadiri perwakilan kementerian/lembaga dan…
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menyelenggarakan Rapat Lintas Sektor guna membahas penyelarasan substansi rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara dan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam kesempatan pertama, Bupati Halmahera Tengah, Bupati Halmahera Tengah,…
Jakarta, Menyambut peringatan Hari Tata Ruang Nasional tahun 2025, Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia bersama Kementerian ATR/BPN, WRI Indonesia dan GEF-UNEP menyelenggarakan kegiatan Sarasehan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2025 dengan tema: “Percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Dalam Rangka Peningkatan Investasi Berbasis Ekonomi Hijau yang Berkeadilan” bertempat di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City…
Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menyelenggarakan rapat lintas sektor untuk membahas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, pada Rabu (05/11/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Perwakilan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,…
Jakarta – Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I menyelenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Muatan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang pada Selasa (04/11/2025). Rencana Tata Ruang yang dibahas meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Lawas, Rencana Detail…
Dalam rangkaian peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2025, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, menggelar Workshop Integrasi Tata Ruang dan Pertanahan dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat, (7/11/2025), secara luring dan daring. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Jonahar, hadir memberikan sambutan dan pembukaan…
Direktorat Jenderal Penataan Agraria melalui Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat menghadiri sekaligus memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 secara daring, bertempat di Aula Adhi Guna Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, pada Kamis (6/11/2025). Dalam arahannya mewakili Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari, disampaikan bahwa pelaksanaan Reforma…
Sejak tahun 1981, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah melaksanakan Program Pendaftaran Tanah untuk memberikan sertifikat hak atas tanah bagi warga negara Indonesia serta lembaga sosial dan keagamaan.Langkah besar ini menjadi pondasi penting bagi kepastian hukum pertanahan, peningkatan nilai aset, dan penguatan ekonomi masyarakat. Namun, dalam perjalanannya, pengelolaan tanah di Indonesia masih…
