Category: Nasional

Jakarta, 5 November 2025 – Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah & Pengembangan Pertanahan bersama DPRD Kutai Negara Gelar Rapat Audiensi Pengadaan Tanah Bendungan Marang Kayu. Ditjen PTPP menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terkait Permasalahan Pengadaan Tanah Bendungan Marang Kayu. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 2, Ruang 202 Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan…

Upaya diseminasi informasi dan penguatan pemahaman hukum pertanahan terus dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Mahasiswa, sebagai agen perubahan dan calon praktisi hukum, menjadi salah satu sasaran penting dalam perluasan literasi pertanahan tersebut. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) menerima kunjungan studi banding Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas…

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, meninjau pelaksanaan layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bandung, pada Senin (10 November 2025). Peninjauan ini bertujuan memastikan pelayanan pertanahan berjalan optimal, sesuai ketentuan, dan berorientasi pada masyarakat. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Ditjen PHPT untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan yang transparan dan akuntabel.

Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari bersama Sekretaris Jenderal, Dalu Agung Darmawan dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bertempat di Gedung Nusantara DPR RI, pada Selasa (16/09/2025). Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, agenda…

Direktorat Jenderal Penataan Agraria diwakilkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Sukiptiyah didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Aksara Alif Raja melaksanakan Verifikasi Lapangan dan Audiensi dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Provinsi Sulawesi Selatan bertempat di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, pada hari Jumat (14/11/2025). Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam proses verfikasi data…

Direktorat Jenderal Penataan Agraria, melalui Direktorat Landreform melaksanakan Audiensi Sekaligus Menerima Naskah Usulan Revisi Perpres 62/2023 dari Urban Poor Consortium (UPC) di Ruang Rapat 301 Ditjen Penataan Agraria pada hari Kamis (12/11/2025). Perwakilan dari UPC menjelaskan bahwa bersama dengan organisasi masyarakat sipil dan kalangan akademisi telah menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria Perkotaan sebagai…

Dalam rangka memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam menginventarisasi serta memutakhirkan data lahan sawah, Direktorat Jenderal Penataan Agraria menyelenggarakan Rapat Koordinasi LBS Parsial di Pulau Jawa Tahun 2025, pada Selasa (11/11/2025). Kegiatan pemutakhiran LBS Parsial ini dilaksanakan dalam rangka memastikan ketersediaan data lahan sawah yang akurat, mutakhir, dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan kebijakan ketahanan pangan…

Direktorat Jenderal Penataan Agraria melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Sukiptiyah, menghadiri sekaligus memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 secara daring, bertempat di Aula Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, pada Kamis (13/11/2025). Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Pemprov Kalimantan…

Direktur Jenderal Penataan Agraria menjadi Koordinator Pembina Tim 4 sekaligus memimpin jalannya Pembinaan Tugas dan Fungsi Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, pada Rabu (12/11/2025). Dirjen Penataan Agraria, Embun Sari yang hadir secara daring dalam pembukaannya menyampaikan bahwa arahan bapak Menteri ATR/BPN yaitu hampir sebagian besar Kinerja Kementerian ATR/BPN…

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) menegaskan pentingnya pengendalian pemanfaatan tanah dan ruang dalam setiap pelayanan pertanahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah ini bertujuan agar kegiatan pertanahan di seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) kabupaten/kota sejalan dengan ketentuan Rencana…