Category: Nasional

Jakarta, 12 Februari 2026 — Ditjen PTPP gelar rapat Pembahasan Rencana Kegiatan Ditjen PTPP Triwulan I dan II Tahun 2026 serta ramah tamah menyambut bulan suci Ramadhan Rapat ini dibuka oleh Plt. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Tensa Nurdiyani. Hadir juga…

Jakarta — Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam rangka pengembangan Sistem Informasi dan Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan (SIDA-KTPP). Rapat ini dihadiri oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah, Reza Firdaus beserta jajaran. Dari pihak JICA, rapat diikuti oleh Minoru…

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Mitigasi Bencana dalam Rencana Tata Ruang di Wilayah Pulau Jawa pada Rabu (11/02/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan luring dengan melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Pulau Jawa serta kementerian/lembaga terkait….

Jakarta – Direktorat Jenderal Tata Ruang menerima sosialisasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2025 dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa (10/02). Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pembaruan KBLI 2020 menjadi KBLI 2025, seiring dengan perubahan International Standard Industrial Classification (ISIC) Rev.4 menjadi ISIC Rev.5.Direktur Jenderal Tata Ruang menegaskan bahwa pembaruan KBLI memiliki…

Jakarta — Pelaksanaan Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto memerlukan dukungan tata ruang yang terencana dan terintegrasi agar tidak menimbulkan konflik pertanahan. Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan pentingnya penguatan tata ruang sebagai fondasi utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, menyampaikan bahwa berbagai agenda strategis…

Jakarta – Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2026 serta melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran TA 2025, Direktorat Jenderal Tata Ruang menyelenggarakan Rapat Persiapan Kegiatan TA 2026 dan Evaluasi Kegiatan TA 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang, Jumat (06/02/2026). Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati, dalam sambutannya menyampaikan bahwa melalui kegiatan…

Jakarta – Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN menerima kunjungan Pemkab Brebes dalam rangka audiensi pembahasan pelaksanaan KKPR untuk kegiatan berusaha, nonberusaha, dan strategis nasional di Kabupaten Brebes. Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Bromo, Gedung Direktorat Jenderal Tata Ruang pada Selasa (03/02/2026). Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, memaparkan beberapa hal yang menjadi bahan diskusi dalam…

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menawarkan skema penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sebagai solusi penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang telah berlangsung puluhan tahun di Jakarta. Kondisi tersebut membutuhkan solusi yang tidak hanya melindungi aset negara, tetapi…

Cikeas – Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga, Bagas Agung Wibowo, menginstruksikan peserta Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk lebih peduli terhadap dinamika informasi yang berkembang serta aktif mendukung komunikasi lembaga. Pesan tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan di Badan Pengembangan Sumber Daya…

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa sektor pertanahan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah bagi Provinsi DKI Jakarta melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pada tahun 2025, realisasi BPHTB di DKI Jakarta tercatat mencapai Rp3,9 triliun. “Kami sampaikan kepada Bapak/Ibu sekalian, transaksi tanah…