Legalitas Tanah Jadi Pijakan, Lembaga Pendidikan Keagamaan di Pohuwato Kini Bisa Kembangan Prasarana Lebih Optimal

Legalitas tanah menjadi pijakan bagi organisasi keagamaan di Gorontalo untuk mengembangkan amal usaha di bidang pendidikan. Tanah yang telah digunakan untuk sekolah dan amal usaha Muhammadiyah Kabupaten Pohuwato sejak 2010, kini bisa dikembangkan lebih optimal setelah memiliki sertipikat. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pohuwato, Saiful Hudodoo, menyebut sertipikasi tanah sebagai pendukung keberlanjutan amal usaha Muhammadiyah. “Ini…

Selengkapnya

Pembahasan Tingkat I RUU Pengaturan Reforma Agraria Disepakati untuk Dilanjutkan ke Sidang Paripurna

Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria pada Senin (21/09/2026), telah diselesaikan dan disepakati untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna DPR RI. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, berharap RUU tersebut dapat menjadi landasan yuridis penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia. “Alhamdulillah, pembahasan RUU Pengaturan…

Selengkapnya

Layanan Pengukuran Terjadwal, Masyarakat Dapatkan Kepastian Waktu Ukur Tanah dengan Cepat

Mengetahui kapan pastinya bidang tanah akan diukur saat mengurus pendaftaran tanah, membuat masyarakat bisa mengatur waktu secara lebih mudah. Sejak adanya layanan Pengukuran Terjadwal, masyarakat kini bisa mengetahui sejak awal tahapan waktu layanan, mulai dari masa tunggu pengukuran hingga penyelesaian Peta Bidang Tanah (PBT). “Tanggal 4 September hari Jumat saya daftar, hari Senin tanggal 7…

Selengkapnya

Tak Hanya Beri Kepastian Hukum, Sertipikasi Rumah Ibadah Tegaskan Eksistensi Jemaat Gereja

Kepastian atas tanah menjadi salah satu hal yang menjamin keberlangsungan rumah ibadah. Bagi jemaat di suatu rumah ibadah, kepastian tersebut memberikan rasa aman karena tanah yang digunakan untuk beribadah telah memiliki alas hak yang jelas. Hal itu dirasakan Reinne Febriana Koraag, Pembimbing Masyarakat Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, setelah menerima sertipikat tanah…

Selengkapnya

Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari, menjadi narasumber dalam Forum Diskusi yang bertajuk “Reforma Agraria sebagai Agenda Konstitusi: Tanah untuk Keadilan, Bukan Sekadar Sertifikasi” yang diselenggarakan secara daring

Forum Diskusi Denpasar 12 merupakan forum diskusi sebagai wadah penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah terkait kajian terhadap isu-isu yang menjadi perhatian publik secara luas, salah satunya yakni Reforma Agraria. Dalam paparannya, Direktur Jenderal Penataan Agraria menekankan bahwa Reforma Agraria tidak hanya berfokus pada legalisasi aset, tetapi juga menyangkut transformasi struktur penguasaan tanah serta pemanfaatan yang…

Selengkapnya

📢 PENGUMUMAN GANGGUAN LAYANAN KKP

Halo #SahabatATRBPN di Kabupaten Pati, Sehubungan dengan adanya kendala teknis pada sistem Pusat Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) Kementerian ATR/BPN pusat, kami informasikan bahwa pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati pada hari ini, Senin, 21 September 2026 mengalami keterlambatan dan penundaan proses. Saat ini, Tim Pusdatin Kementerian ATR/BPN sedang melakukan penanganan dan pemulihan sistem secara…

Selengkapnya

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Hadiri Constatering Perkara Eksekusi di Desa Cebolek Kidul

Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Pati menghadiri kegiatan constatering (pencocokan objek perkara eksekusi) di Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Kamis (17/9/2026). Kegiatan constatering merupakan bagian dari proses pelaksanaan perkara eksekusi yang bertujuan untuk melakukan pencocokan antara objek yang tercantum dalam perkara dengan kondisi objek di lapangan. Kehadiran Kantor Pertanahan Kabupaten…

Selengkapnya

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Ikuti Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2026

Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Nur Sa’diyah, bersama jajaran staf mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2026, Rabu (16/9/2026). Kegiatan diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting oleh Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan…

Selengkapnya

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan layanan pertanahan di Loket Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pati

Layanan yang diberikan meliputi konsultasi seputar pertanahan, informasi persyaratan layanan, prosedur pendaftaran tanah, peralihan hak, sertipikat elektronik, pengecekan berkas, serta berbagai informasi lainnya terkait pelayanan pertanahan. Kehadiran loket pelayanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan layanan pertanahan secara cepat, mudah, dan terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, petugas memberikan penjelasan dan pendampingan…

Selengkapnya