Category: Nasional

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerima Rekomendasi Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh hasil rekomendasi. Komitmen itu sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara serta mendukung terwujudnya pemerintahan…

Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan menghadiri kegiatan the High-Level Executive Roundtable yang diselenggarakan oleh Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) pada Rabu (15/01/2024). Dalam diskusi ini, Wamen Ossy mengemukakan sejumlah hal, utamanya terkait dengan kebijakan ekonomi Indonesia di era pemerintahan…

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkoordinasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait administrasi pertanahan. Pertemuan antara Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dengan Menteri HAM, Natalius Pigai ini berlangsung di Ruang Kerja Menteri ATR/Kepala BPN pada Rabu (15/01/2025). “Kita tadi hampir satu jam berdiskusi dengan Pak Menteri HAM. Dua topik yang paling…

Kini Kantor Pertanahan Kabupaten Pati hadir di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati Yuk urus layanan pertanahan di stand Kantor Pertanahan Kabupaten Pati pada Stand nomor 24. Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Buka Pada hari:Senin – Kamis : 08.30 – 14.00 WIBJumat : 08.30 – 13.00 WIB SUMBER: HUMAS ATR BPN PATI JAWA TENGAH

Wakil Ketua Bidang Yuridis Tim 4 PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Margono menyerahkan Sertipikat Hasil PTSL kepada warga di Desa Bancak, Kec. Gunungwungkal, Kab. Pati pada Kamis (16/01/25). Pada kegiatan ini, terdapat total 310 Sertipikat Hak Atas Tanah hasil program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Adapun sertipikat yang diserahkan pada kesempatan ini berbentuk Sertipikat Tanah…

Di era media sosial saat ini, informasi fiktif kerap beredar luas di masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN untuk aktif menyampaikan informasi yang faktual kepada masyarakat. “Bapak Ibu sekalian, saya minta staf di Kanwil (Kantor Wilayah) maupun Kantah (Kantor Pertanahan)…

Pembangunan infrastruktur tidak hanya terkait dengan pembangunan fisik, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat, kesehatan, hingga mitigasi bencana alam. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah meluncurkan beberapa instrumen hukum yang mendukung hal tersebut, dengan fokus pada analisis daya dukung lingkungan hidup dan…

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati terima kunjungan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dalam Rangka Koordinasi dan Pelaporan Pegawai Pindah Tugas pada Rabu (15/01/2025). Koordinasi dan Pelaporan Pegawai Pindah Tugas ini terkait dengan adanya Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27/SK-KP.02.08/I/2025 tentang Pindah Wilayah Kerja Pejabat Fungsional di Lingkungan Kantor…

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan sejumlah perwakilan dari organisasi lintas agama untuk percepatan pendaftaran tanah rumah ibadah di Indonesia pada Senin (13/01/2025). Hal ini menunjukkan bahwa selain pendaftaran tanah wakaf, Menteri Nusron juga menaruh perhatian khusus terhadap penyelesaian pendaftaran tanah rumah ibadah…

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengusulkan kerja sama dengan Kementerian Transmigrasi dalam menyukseskan program Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). Hal ini bertujuan untuk menuntaskan berbagai persoalan batas tanah di kawasan transmigrasi, khususnya yang melibatkan tumpang tindih lahan. “Kita akan selesaikan tiga hal dengan One Map Policy ini, pertama,…