Category: Nasional

Pati, 25 April 2025 – Kantor Pertanahan Kabupaten Pati turut serta dalam kegiatan Knowledge Sharing dan Kick Off Meeting tahap persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Pati-Pati II/Trangkil.  Acara yang diinisiasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kesiapan dalam proses…

Pati, 25 April 2025 – Kantor Pertanahan Kabupaten Pati mengadakan rapat evaluasi dan pembinaan bagi petugas loket dan entry pada Jumat (25/4). Rapat ini dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Nur Sa’diyah, serta Kepala Seksi Pendaftaran Hak dan Penetapan, Solikin, dengan agenda utama terkait penataan loket guna mendukung implementasi zona…

Pada Kamis, 25 April 2025 Kantor Pertanahan Kabupaten Pati memperdengarkan Naskah Pancasila tepat pada pukul 10.00 WIB. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor 42/ND-33.18.UP.02.03/II/2025, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor B/TU.03/141-100/11/2025 tanggal 03 Februari 2025. Dengan memperdengarkan Naskah…

Halo #SobATRBPN tanggal 25 April ditetapkan sebagai Hari Otonomi Daerah. Tema Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini adalah “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045.”  Tema ini mencerminkan semangat kolaborasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Sumber: Humas ATR/BPN Pati Jawa Tengah

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan pagu efektif Kementerian ATR/BPN setelah efisiensi adalah sebesar Rp4.442.962.422. Dari pagu tersebut, saat ini Kementerian ATR/BPN telah menyerap anggaran mencapai 33,75%. Hal ini disampaikan Menteri Nusron dalam Rapat Kerja Bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Ruang…

Di tengah kemajuan era industri 4.0, kiprah perempuan semakin menonjol dalam berbagai sektor, termasuk di ranah pemerintahan. Di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), perempuan tidak hanya hadir, tapi juga mengambil peran penting dalam mendukung program-program strategis pembangunan nasional. Hal ini disampaikan oleh Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) Kementerian ATR/BPN, Dily…

Hasil perjuangan yang dilakukan R.A. Kartini demi mewujudkan kesetaraan perempuan, kini tercermin dalam kiprah petugas ukur perempuan yang menjalankan tugas di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hingga April 2025, dari target mendaftarkan 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia, progresnya sudah signifikan, yaitu mencapai 121,6 juta bidang tanah. Capaian ini tak…

Semarang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan ratusan sertipikat aset Barang Milik Daerah (BMD) kepada pemerintah daerah (Pemda) se-Jawa Tengah, Kamis (17/04/2025). Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada empat kepala daerah, yakni Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Semarang, Wali Kota Surakarta, dan Bupati Sragen. Terkait sertipikasi tanah, Menteri Nusron…

Halo #SobATRBPN, Selamat Memperingati Hari Kartini untuk seluruh wanita Indonesia. Teruslah berbahagia dan menginspirasi wanita lainnya, semoga jiwa kartini selalu ada untuk para kartini Indonesia.  Perempuan Hebat, Indonesia Maju! Mari meriahkan peringatan Hari Kartini 2025 dengan menggunakan Twibbon versi Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Berikut linknya https://twibbo.nz/kartinikantahpati2025 Sumber: Humas ATR/BPN Pati Jawa Tengah

Semarang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan sertipikasi tanah serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Di Jawa Tengah sendiri, ada sekitar 19% dari total 2,2 juta hektare tanah yang belum terpetakan dan tersertipikasi. Sementara untuk RDTR, Jawa Tengah perlu…