Category: Nasional

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan lima Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada masyarakat Kampung Nelayan Komplek Bermis RW 11, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu (16/02/2025). Sertipikat dalam bentuk Elektronik ini merupakan Sertipikat HGB di atas Hak Pengelolaan (HPL) No. 54/Jakarta Utara yang dimiliki Pemerintah Provinsi…

Jakarta – Senyum bahagia terpancar di wajah Hasyim (66), warga Kampung Nelayan Komplek Bermis RW 11, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Penantian panjangnya terbayar pada Minggu (16/02/2025), ketika Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan lima Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 54/Jakarta Utara milik Pemerintah…

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati kini hadir di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati untuk memberikan kemudahan akses layanan pertanahan bagi masyarakat. Hari ini Senin, 17 Februari 2025 Kantor Pertanahan Kabupaten Pati hadir di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati. Dengan adanya pelayanan di Mal Pelayanan Publik, masyarakat Kabupaten Pati dapat mengurus berbagai layanan pertanahan dengan lebih mudah…

Senin, 17 Februari 2025 – Kantor Pertanahan Kabupaten Pati menerima kunjungan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang untuk melakukan koordinasi dan pelaporan terkait perpindahan pegawai. Kunjungan ini berlangsung sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 58/SK-33.UP.02.03/II/2025. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Jaka Pramono. Dalam…

Pati, 17 Februari 2025 – Kantor Pertanahan Kabupaten Pati mengadakan rapat penyusunan Risk Register dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Senin, 17 Februari 2025. Rapat ini dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Nur Sa’diyah, agenda rapat ini adalah internalisasi dan penyamaan persepsi dalam penyusunan Risk Register tahun…

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berkomitmen untuk mencegah segala bentuk tindak pidana korupsi di seluruh jajaran, baik di tingkat pusat hingga satuan kerja daerah yang berada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Komitmen tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) dan Komitmen Pelaksanaan…

Kabupaten Majalengka – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan menyerahkan 1.641 sertipikat hasil Redistribusi Tanah di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Kamis (13/02/2025). Ia menyatakan, penyerahan sertipikat ini adalah bentuk komitmen negara mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. “Pemberian Sertipikat Redistribusi Tanah ini merupakan wujud nyata dari…

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan meninjau Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Majalengka pada Kamis (13/02/2025) siang. Di kesempatan ini, ia meresmikan Gedung Arsip Kantah Kabupaten Majalengka yang baru selesai dibangun. Usai peresmian, Wamen Ossy berkeliling Kantah dan menyapa para petugas beserta masyarakat pemohon yang ada di…

Pada Jumat, 14 Februari 2025, Kantor Pertanahan Kabupaten Pati memperdengarkan Naskah Pancasila tepat pada pukul 10.00 WIB. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor 42/ND-33.18.UP.02.03/II/2025, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor B/TU.03/141-100/11/2025 tanggal 03 Februari 2025. Dengan memperdengarkan Naskah…

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas tanah ulayat. Dalam rapat dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), pada Selasa (11/02/2025), ia menekankan pentingnya pendaftaran tanah adat untuk menghindari konflik pertanahan di masa depan. “Tanah ulayat harus memiliki…