Sebanyak 2.000 sertipikat tanah masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang harus dipulihkan setelah hilang atau rusak akibat bencana banjir dan longsor Sumatera 2025. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menargetkan seluruh proses penerbitan sertipikat pengganti tersebut rampung pada akhir Desember 2026. “Tahap selanjutnya adalah penerbitan sertipikat pengganti. Di Aceh Tamiang jumlah…

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meninjau Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak bencana hidrometeorologi Sumatera 2025, Kamis (23/07/2026). Ia melihat langsung kondisi terkini gedung dan fasilitas yang sebelumnya tidak bisa digunakan karena mengalami kerusakan akibat bencana. “Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa aktif lagi di sini. Waktu itu…

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pengadministrasian dan pendaftaran 10 tanah ulayat milik masyarakat hukum adat di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah tersebut merupakan bagian dari program Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Tahun 2026, yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi tanah ulayat dari potensi pengambilalihan sepihak…

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Utara beserta Kantor Pertanahan (Kantah) se-Provinsi Sumatera Utara, di Medan, Rabu (22/07/2026). Pengarahan difokuskan pada penguatan budaya pelayanan yang mengedepankan kemudahan, kepastian, dan kepuasan masyarakat sebagai fondasi transformasi layanan pertanahan. “Saya mengajak Bapak dan…

Layanan yang diberikan meliputi konsultasi seputar pertanahan, informasi persyaratan layanan, prosedur pendaftaran tanah, peralihan hak, sertipikat elektronik, pengecekan berkas, serta berbagai informasi lainnya terkait pelayanan pertanahan. Kehadiran loket pelayanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan layanan pertanahan secara cepat, mudah, dan terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, petugas memberikan penjelasan dan pendampingan…

Layanan yang diberikan meliputi konsultasi seputar pertanahan, informasi persyaratan layanan, prosedur pendaftaran tanah, peralihan hak, sertipikat elektronik, pengecekan berkas, serta berbagai informasi lainnya terkait pelayanan pertanahan. Kehadiran loket pelayanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan layanan pertanahan secara cepat, mudah, dan terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, petugas memberikan penjelasan dan pendampingan…

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati melaksanakan kegiatan mediasi sengketa pertanahan pada Senin (20/07/2026) pukul 13.30 WIB bertempat di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penyelesaian sengketa pertanahan melalui pendekatan musyawarah guna mencapai kesepakatan yang adil bagi para pihak. Mediasi dibuka oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Rr. Diah Pratiwi…

“Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan.” Anak adalah harapan bangsa yang tumbuh melalui kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan kesempatan untuk meraih cita-cita. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh dukungan agar setiap anak Indonesia dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Di Hari Anak Nasional ini, mari kita wujudkan…

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati menghadiri undangan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati dalam kegiatan Penyampaian Kinerja APBN dan Forum Konsultasi Publik (FKP) Sosialisasi Kebijakan Keuangan Negara, Anti Korupsi, serta Apresiasi Kinerja Satuan Kerja Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan pada Rabu (22/07/2026) pukul 09.00 WIB bertempat di Aula Lantai I KPPN Pati. Pada kegiatan…

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati melaksanakan konsultasi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang pada Selasa (22/07/2026). Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN), khususnya terkait tidak ditemukannya Persetujuan Penjualan (PSP) yang menjadi salah satu dokumen pendukung dalam pelaksanaan penghapusan. Konsultasi dilaksanakan guna memperoleh penjelasan dan arahan dari…