Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN Tahun 2025, pada Senin (08/12/2025). Rakernas ini dibuka secara langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid. Rangkaian acara Rakernas ini diawali dengan sesi pengarahan umum oleh Sekretaris Jenderal beserta para Direktur Jenderal yang memaparkan pengarahan teknis kepada…

Direktur Jenderal Penataan Agraria menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang bertema “Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur yang Tangguh dan Terus Bertumbuh” yang diselenggarakan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (04/11/2025). Rakor Awal GTRA Provinsi Jawa Timur 2025 ini dihadiri oleh…

Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari, selaku Koordinator Tim Pembina Wilayah 4 melaksanakan pembinaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, yang dilaksanakan di Aula Kaledo Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa (02/12/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah beserta seluruh jajaran Kepala Kantor…

Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari mengadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 secara daring, yang dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, pada Rabu (06/11/2025). Rakor Akhir GTRA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 ini dihadiri secara langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman….

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka kegiatan Penguatan Kualitas Perencanaan dan Anggaran melalui Aplikasi SIMPONIV2 dan Bedah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026, di Jakarta pada Kamis (11/12/2025). Acara ini digelar untuk menyamakan pemahaman seluruh satuan kerja (Satker) terkait arah perencanaan dan kebutuhan anggaran tahun…

Palangka Raya – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta pemerintah daerah (Pemda) se-Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk mengambil langkah cepat dalam mencegah potensi tumpang tindih sertipikat. Instruksi itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang bersama kepala daerah se-Kalimantan Tengah tahun 2025, Kamis (11/12/2025). “Permohonan saya, tolong…

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, melantik dan mengambil sumpah/janji 17 Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Jabatan Fungsional tidak hanya penting saat ini, tetapi akan menjadi penentu arah layanan Kementerian ATR/BPN ke depan. Pelantikan yang digelar di Aula Prona…

Kabupaten Tapanuli Selatan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, memastikan masyarakat yang terdampak bencana banjir dan membutuhkan penggantian sertipikat tanah akan mendapatkan layanan secara optimal. Hal itu ia sampaikan saat menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada warga Desa Tolang Julu, di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara,…

Palangka Raya – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, berkomitmen membangun sistem meritokrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, pengelolaan yang selama ini berjalan belum sepenuhnya diatur dalam kebijakan dan belum terukur. “Saya mengedepankan sistem meritokrasi dengan roda organisasi yang terus bergerak. Semua diukur dari…

Palangka Raya – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mempercepat sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah dengan mendorong seluruh organisasi keagamaan untuk segera mendaftarkan dan menyertipikatkan tanah yang dimiliki umat. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum serta menjaga aset keagamaan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. “Saya…