Kantor Pertanahan Kabupaten Pati mengadakan Giat PELATARAN (Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan) untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus sertipikat tanah pada Sabtu, 25 Oktober 2025. Pelayanan ini tersedia setiap hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Dengan adanya Giat PELATARAN, masyarakat Kabupaten Pati kini dapat mengurus sertipikat tanah tanpa harus menunggu hari…

Samarinda – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pengarahan ke jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mempercepat transformasi layanan pertanahan menjadi lebih modern, berintegritas, dan berorientasi pada masyarakat. Dengan perubahan perilaku dan ekspektasi masyarakat di era digital ini, Menteri Nusron ingin jajarannya terus beradaptasi dan…

Samarinda – Sertipikasi tanah lembaga pendidikan jadi upaya perlindungan dini terhadap aset keagamaan dari potensi sengketa di kemudian hari. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak seluruh organisasi masyarakat dan yayasan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mempercepat sertipikasi tanah lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal. “Bapak/Ibu sekalian, saya minta…

Samarinda – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menginisiasi langkah kolaboratif dengan mengumpulkan organisasi masyarakat Islam serta lembaga keagamaan untuk mempercepat sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah di Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (24/10/2025). Pertemuan ini digelar untuk mencari solusi bersama dalam memberikan kepastian hukum atas tanah masjid dan musala di wilayah tersebut….

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian signifikan di sektor pertanahan dalam kurun waktu Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Program pendaftaran tanah terus menunjukkan peningkatan yang memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun negara. “Pendaftaran tanah bukan hanya soal administrasi, tapi juga fondasi ekonomi. Setiap bidang…

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masuk ke dalam Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang dibentuk pemerintah untuk memastikan Program Strategis Nasional (PSN) berjalan efektif. Peran dari Kementerian ATR/BPN sendiri akan difokuskan pada percepatan implementasi program serta penyelesaian hambatan (debottlenecking), khususnya dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)….

Kabupaten Bekasi – Layanan pendaftaran tanah seringkali dianggap susah dan mahal pengurusannya. Tak ayal banyak masyarakat yang mencari jalan pintas dengan menggunakan jasa calo atau bahkan enggan mendaftarkan tanahnya. Namun, dewasa ini, banyak yang mulai berani mencoba mengajukan pendaftaran tanahnya sendiri tanpa bantuan perantara. Ternyata, proses pendaftaran tanah mandiri itu mudah, dan hasilnya mereka bisa…

Jakarta – Di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) fokus perkuat digitalisasi pertanahan untuk mempersempit ruang gerak mafia tanah. Hal itu disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). “Melawan mafia tanah yang paling efektif itu adalah membentengi diri. Membuat sistem yang akurat yang akuntabel…

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (22/10/2025). Pertemuan tersebut membahas terkait rencana perbaikan proses bisnis (business process) layanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. “Kami datang untuk meminta masukan terkait transformasi pelayanan. Business process kita dibuat sejak lama dan…

Jakarta – Untuk pertama kalinya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, mengadakan pertemuan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Di momen ini, ia memberikan pengarahan terkait peran PPNS dalam pemeriksaan dan penegakan hukum administrasi di lingkup kerja Kementerian ATR/BPN. “Di kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa…