Wakil Ketua Bidang Yuridis Tim 4 PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Margono menyerahkan Sertipikat Hasil PTSL kepada warga di Desa Bancak, Kec. Gunungwungkal, Kab. Pati pada Kamis (16/01/25). Pada kegiatan ini, terdapat total 310 Sertipikat Hak Atas Tanah hasil program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Adapun sertipikat yang diserahkan pada kesempatan ini berbentuk Sertipikat Tanah…
Di era media sosial saat ini, informasi fiktif kerap beredar luas di masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN untuk aktif menyampaikan informasi yang faktual kepada masyarakat. “Bapak Ibu sekalian, saya minta staf di Kanwil (Kantor Wilayah) maupun Kantah (Kantor Pertanahan)…
Pembangunan infrastruktur tidak hanya terkait dengan pembangunan fisik, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat, kesehatan, hingga mitigasi bencana alam. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah meluncurkan beberapa instrumen hukum yang mendukung hal tersebut, dengan fokus pada analisis daya dukung lingkungan hidup dan…
Kantor Pertanahan Kabupaten Pati terima kunjungan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dalam Rangka Koordinasi dan Pelaporan Pegawai Pindah Tugas pada Rabu (15/01/2025). Koordinasi dan Pelaporan Pegawai Pindah Tugas ini terkait dengan adanya Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27/SK-KP.02.08/I/2025 tentang Pindah Wilayah Kerja Pejabat Fungsional di Lingkungan Kantor…
Kantor Pertanahan Kabupaten Pati melalui Tim 5 PTSL melaksanakan penyerahan sertipikat hasil PTSL kepada masyarakat di Desa Sugiharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati pada Selasa, (14/01/2025). Sebanyak 367 Sertipikat telah diserahkan oleh Wahyu Satrihadi selaku Ketua Tim 5 PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Semoga Sertipikat tersebut dapat bermanfaat bagi warga penerima, seperti meningkatkan akses terhadap pembiayaan…
Kantor Pertanahan Kabupaten Pati mendapatkan piagam penghargaan dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah sebagai Peringkat III Kantor Pertanahan dengan Penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 pada Selasa (14/01/2025). Diperolehnya penghargaan pada kesempatan kali ini semoga dapat meningkatkan motivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sumber: Humas ATR/BPN Pati Jawa Tengah
Kantor Pertanahan Kabupaten Pati mendapatkan piagam penghargaan dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah sebagai Peringkat I Kantor Pertanahan dengan Nilai Strategi Komunikasi dan Eksistensi Tahun Anggaran 2024 pada Selasa (14/01/2025). Diperolehnya penghargaan pada kesempatan kali ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan motivasi serta kinerja untuk lebih baik lagi dalam Pengelolaan Strategi Komunikasi dan Eksistensi Kantor Pertanahan…
Semarang – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Jaka Pramono beserta Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran serta Koordinator Kelompok Substansi Pengaturan dan Penetapan Tanah Pemerintah menghadiri Rapat Persiapan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dan Sosialisasi Penyusunan Data Tanah Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Selasa (14/01/2025). Kegiatan…
Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan sejumlah perwakilan dari organisasi lintas agama untuk percepatan pendaftaran tanah rumah ibadah di Indonesia pada Senin (13/01/2025). Hal ini menunjukkan bahwa selain pendaftaran tanah wakaf, Menteri Nusron juga menaruh perhatian khusus terhadap penyelesaian pendaftaran tanah rumah ibadah…
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengusulkan kerja sama dengan Kementerian Transmigrasi dalam menyukseskan program Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). Hal ini bertujuan untuk menuntaskan berbagai persoalan batas tanah di kawasan transmigrasi, khususnya yang melibatkan tumpang tindih lahan. “Kita akan selesaikan tiga hal dengan One Map Policy ini, pertama,…
