Year: 2025

Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, telah menyelenggarakan rapat inisiasi kerja sama dengan Yayasan Landesa Bumi Indonesia. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari upaya penjajakan kerja sama antara kedua pihak dalam rangka mendukung penguatan kebijakan pertanahan serta peningkatan layanan pendaftaran tanah di Indonesia. Sumber: Ditjen PHPT/Humas ATR/BPN…

Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN menggelar rapat koordinasi bersama Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (2/7/2025) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Rapat ini difokuskan pada pembahasan koordinasi dan penanganan aset tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rangka pengamanan dan legalisasi aset negara. Melalui…

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan profesionalisme layanan pertanahan, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggelar webinar Sosialisasi Layanan Pertanahan Elektronik pada Loket Pelayanan, Kamis (10/07/2025). Kegiatan ini menyasar petugas loket sebagai garda terdepan pelayanan publik di bidang pertanahan. Kegiatan ini dilakukan secara daring dan diikuti oleh…

Palu – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai fondasi utama pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Penegasan ini disampaikan dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah,…

Jakarta,-Direktur Jenderal Tata Ruang hadir secara langsung sebagai penanggap dalam kegiatan Diseminasi Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan pada Senin (14/07/2025). Pelaksanaan Diseminasi tertuang dalam Keputusan DPD RI Nomor 53/DPDRI/V/2020-2021 atas Rekomendasi DPD RI mengenai Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terkait Implementasi…

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Proyek RIMBA Swakelola Tipe II bersama Universitas Riau, Universitas Andalas, dan Universitas Jambi, bertempat di Ruang Bromo, Gedung Direktorat Jenderal Tata Ruang pada Selasa (15/07/2025). Proyek RIMBA merupakan program strategis yang bertujuan mendukung pelestarian keanekaragaman…

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA-PMII) untuk berperan aktif dalam mewujudkan keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi melalui program Reforma Agraria. Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam acara Pengukuhan dan Orientasi Nasional PB IKA-PMII di Jakarta,…

Palu – Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi kunci strategis dalam mewujudkan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Saat ini, dari total kebutuhan 2.000 dokumen RDTR secara nasional, baru 695 yang berhasil disusun. Di Pulau Sulawesi, dari target 451 RDTR, masih kekurangan 361 dokumen. Menanggapi hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional…

Tangerang – Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dwi Budi Martono, meninjau salah satu inovasi dalam pelayanan pertanahan, yaitu Kantor Pertanahan Virtual. Layanan ini dihadirkan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang dan langsung diapresiasi karena dinilai berhasil menghadirkan layanan virtual secara lengkap dan mudah diakses masyarakat. “Inovasi Kantor…

Palu – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa setiap pemerintah daerah harus memiliki dan segera memperbarui kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar arah pembangunan wilayah. Hal itu ia tegaskan dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi, Kamis (10/07/2025). “Bapak/Ibu sekalian, dalam konteks tata…