Year: 2025

Cikeas – Di tengah dinamika era digital yang semakin kompleks, strategi komunikasi menjadi hal penting dalam mendukung jalannya program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Untuk membekali aparatur sipil negara (ASN) bidang kehumasan menghadapi tantangan tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) mengadakan Pelatihan Strategi Komunikasi di Lingkungan ASN Kementerian ATR/BPN pada Rabu-Kamis,…

​Kantor Pertanahan Kabupaten Pati menerima kunjungan resmi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus pada Kamis, 22 Mei 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan pelaporan terkait perpindahan pegawai, sejalan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah Nomor 127/SK-33.UP.02.03/IV/2025. ​Dalam pertemuan tersebut membahas mekanisme administrasi perpindahan pegawai guna memastikan kelancaran…

​Pati – Kantor Pertanahan Kabupaten Pati turut menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang digelar oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang bersama Gubernur Jawa Tengah dan 17 instansi serta lembaga sebagai stakeholder utama. ​Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 22 Mei 2025, dengan tujuan memperkuat peran peradilan agama dalam penyelesaian perkara serta menyosialisasikan kebijakan Mahkamah Agung RI terkait…

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati berpartisipasi dalam kegiatan Panduan Teknis Integrasi Google Analytics dan Pemanfaatan Data Analitik untuk Pengelolaan Website yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang pada Kamis, 22 Mei 2025. ​Pelatihan yang digelar secara daring melalui Zoom ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas instansi dalam mengoptimalkan penggunaan data analitik guna mendukung…

Pati – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Jaka Pramono serahkan sertipikat milik Kepolisian Republik Indonesia dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD Kabupaten Pati Tahun 2026 dan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 yang berlangsung pada Kamis, 22 Mei 2025, di Pendopo Kabupaten Pati. Penyerahan sertipikat ini menjadi bagian dari komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dalam…

Kamis, 22 Mei 2025, Kantor Pertanahan Kabupaten Pati memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya tepat pada pukul 10.00 WIB. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor 42/ND-33.18.UP.02.03/II/2025, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor B/TU.03/141-100/11/2025 tanggal 03 Februari 2025. ​Dengan memperdengarkan…

Pati – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Jaka Pramono serahkan sertipikat milik Kepolisian Republik Indonesia dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD Kabupaten Pati Tahun 2026 dan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 yang berlangsung pada Kamis, 22 Mei 2025, di Pendopo Kabupaten Pati. Penyerahan sertipikat ini menjadi bagian dari komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dalam…

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, memberikan pengarahan kepada para Pejabat Struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (21/05/2025). Dalam pengarahannya, ia menegaskan pentingnya peran staf dalam mendukung keberhasilan lembaga, serta komunikasi yang efektif dalam setiap langkah kebijakan yang diambil….

PATI — Kantor Pertanahan Kabupaten Pati menghadiri rapat koordinasi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah pada Rabu, 21 Mei 2025. Rapat ini bertujuan untuk mempercepat proses pendaftaran tanah wakaf tahun anggaran 2025, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf di berbagai…

Bukittinggi – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk melindungi hak masyarakat hukum adat melalui penerbitan sertipikat tanah ulayat. Langkah ini dipandang sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi dan wilayah yang secara turun-temurun dikuasai oleh masyarakat hukum adat. “Sertipikat tanah bukan pemberian negara, melainkan pengakuan negara atas hak yang sudah ada. Jadi…