Audiensi Bersama Urban Poor Consortium (UPC) Penerima Naskah Usulan Revisi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023
Direktorat Jenderal Penataan Agraria, melalui Direktorat Landreform melaksanakan Audiensi Sekaligus Menerima Naskah Usulan Revisi Perpres 62/2023 dari Urban Poor Consortium (UPC) di Ruang Rapat 301 Ditjen Penataan Agraria pada hari Kamis (12/11/2025).
Perwakilan dari UPC menjelaskan bahwa bersama dengan organisasi masyarakat sipil dan kalangan akademisi telah menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria Perkotaan sebagai bentuk upaya mendorong keadilan sosial dan pemenuhan hak warga atas ruang hidup yang layak. Melalui kesempatan ini juga, UPC turut menyerahkan Naskah Usulan Revisi Perpres 62/2023 kepada Direktorat Jenderal Penataan Agraria untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyempurnaan kebijakan Reforma Agraria.
Direktur Landreform, Rudi Rubijaya menyampaikan bahwa dengan adanya Reforma Agraria Perkotaan diharapkan dapat mendukung program pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto, khususnya pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang terdiri atas satu juta rumah di kawasan perkotaan, satu juta rumah di pedesaan, dan satu juta rumah di wilayah pesisir. “Upaya pelaksanaan RA Perkotaan juga diharapkan mampu mengurangi kawasan kumuh dan tidak sehat di wilayah perkotaan dalam jangka waktu 10 hingga 20 tahun ke depan,” jelasnya.
Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah 2 Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Sora Lokita mengapresiasi usulan dari UPC sebagai hasil kajian komprehensif dan kolaboratif. Usulan tersebut menjadi masukan penting dan akan menjadi bahan pembahasan bagi penyempurnaan Revisi Perpres 62/2023 yang saat ini masih sedang berjalan.
Turut hadir pada kesempatan ini segenap jajaran Direktorat Landreform, Perwakilan UPC, dan Perwakilan Warga Kota Palu, Kendari, Makassar, Bandar Lampung, Jakarta, Semarang, Demak, dan Surabaya.
Sumber: Tim Media Ditjen Penataan Agraria
