Day: November 20, 2025

Jayapura – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pendaftaran dan sertipikasi tanah ulayat di Papua. Hal ini dibutuhkan agar masyarakat hukum adat ikut memperoleh kesejahteraan secara maksimal. “Jangan sampai masyarakat adat hanya menjadi penonton atas proses pertumbuhan ekonomi. Kita sudah melihat contohnya di daerah lain,…

Jayapura – Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) di Skouw Yambe, Distrik Muara Tami, jadi langkah percepatan pendaftaran tanah ulayat di Papua. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, hadir menyaksikan pemasangan patok tanda batas tersebut pada Rabu (19/11/2025), sebagai bagian dari penetapan batas-batas tanah adat sebelum proses administrasi pendaftaran…

Jakarta – Guna menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara proaktif memproduksi konten informatif seputar pertanahan dan tata ruang. Tak hanya sebagai edukasi kepada publik, namun juga sebagai cara mengisi ruang digital dengan konten dengan sumber tepercaya dari akun ofisial Kementerian ATR/BPN. “Dengan penyebaran konten informasi secara digital,…

Jakarta, 17 November 2025 – Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah & Pengembangan Pertanahan Gelar Rapat Koordinasi Fasilitasi Pengadaan Tanah Bendungan Batang Asai, Sarolangun Jambi Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 2, Ruang 201 Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah (BPPT), M. Unu Ibnudin….

Sulawesi Selatan – 11 November 2025 Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Wilayah II, Busye Meina beserta tim melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pare-Pare yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Parepare, Noldy Yoseph Rengkuan beserta jajaran serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare Ridwan…

Bogor – Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) melalui Direktorat Konsolidasi Tanah dan pengembangan Pertanahan (KTPP) menggelar Rapat Technical Working Group (TWG) 2 pada 13 November 2025 lalu. Bertempat di BPSDM Kementerian ATR/BPN, Cikeas, rapat ini adalah bagian penting dari proyek LANDLAB yang fokus membahas strategi pengembangan lahan berbasis Transit Oriented Development…

Jakarta – Direktorat Jenderal PTPP melalui Direktorat BPPT menjadi Narasumber dalam Asistensi dan Supervisi Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Daerah . Rapat ini berlangsung pada tanggal 14 November 2025 di Fave Hotel PGC,Jakarta Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Direktur Bina Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah (Ditjen PTPP, Kementerian ATR/BPN),…

Jakarta, 5 November 2025 – Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah & Pengembangan Pertanahan bersama DPRD Kutai Negara Gelar Rapat Audiensi Pengadaan Tanah Bendungan Marang Kayu. Ditjen PTPP menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terkait Permasalahan Pengadaan Tanah Bendungan Marang Kayu. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 2, Ruang 202 Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan…

Upaya diseminasi informasi dan penguatan pemahaman hukum pertanahan terus dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Mahasiswa, sebagai agen perubahan dan calon praktisi hukum, menjadi salah satu sasaran penting dalam perluasan literasi pertanahan tersebut. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) menerima kunjungan studi banding Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas…

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, meninjau pelaksanaan layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bandung, pada Senin (10 November 2025). Peninjauan ini bertujuan memastikan pelayanan pertanahan berjalan optimal, sesuai ketentuan, dan berorientasi pada masyarakat. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Ditjen PHPT untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan yang transparan dan akuntabel.