Sarasehan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2025 : Percepatan RDTR Jadi Kunci Investasi Hijau dan Berkeadilan di Indonesia
Jakarta, Menyambut peringatan Hari Tata Ruang Nasional tahun 2025, Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia bersama Kementerian ATR/BPN, WRI Indonesia dan GEF-UNEP menyelenggarakan kegiatan Sarasehan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2025 dengan tema: “Percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Dalam Rangka Peningkatan Investasi Berbasis Ekonomi Hijau yang Berkeadilan” bertempat di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Kamis (6/11/2025).
Membuka acara, Ketua IAP Hendricus Andy Simarmata mengatakan standar penataan ruang, menurutnya, harus adaptif dan inovatif. Dalam percepatan penyusunan RDTR, inovasi perlu dijalankan dengan tetap berpedoman pada trilogi perencanaan, yakni: menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan mengendalikan rencana.
Ia menekankan bahwa RDTR harus menjadi instrumen navigasi pembangunan, serta mampu memberikan panduan arah pembangunan yang berpihak kepada seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Pendekatan digital dalam RDTR sangat penting, namun harus tetap menghormati keragaman lokal di setiap daerah.
Hadir mewakili Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan dalam keynote speechnya, menyoroti kondisi kota-kota di Indonesia yang saat ini banyak memiliki tagline serupa dan tidak mencerminkan karakter lokal masing-masing. Menurutnya, banyak kota yang tampak seragam sehingga kehilangan identitas dan daya tarik khasnya.
Menurutnya, diperlukan terobosan dan inovasi dalam perencanaan tata ruang, di mana RDTR menjadi kunci utama untuk membentuk kota yang berkarakter, berkelanjutan, hijau, inklusif, dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang sehat. Untuk mewujudkan hal tersebut, beliau mendorong agar pemerintah daerah, Bappeda, IAP, para perencana, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya duduk bersama dalam forum perencanaan partisipatif.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, menegaskan bahwa kebijakan penataan ruang harus jadi instrumen utama untuk mewujudkan empat visi besar Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan, kemandirian energi, industrialisasi nasional, dan penyediaan perumahan rakyat yang terjangkau. Menurutnya, keempat visi tersebut saling bersinggungan dalam pemanfaatan ruang.
“Ketahanan pangan butuh tanah yang harus dilindungi, ketahanan energi juga butuh tanah, industrialisasi butuh tanah, dan perumahan murah pun memerlukan tanah yang sama. Inilah pentingnya tata ruang yang mampu menyeimbangkan semuanya,” ujar Menteri Nusron.
Ia menyatakan, tata ruang berfungsi sebagai pengatur keseimbangan pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan antar sektor. Untuk itu, seluruh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR di daerah harus diselaraskan dengan arah pembangunan nasional.
Sebagai penutup, Menteri Nusron menegaskan bahwa transformasi ekonomi hijau hanya dapat terwujud apabila tata ruang disusun dengan niat yang tulus, komitmen yang kuat, dan profesionalitas tinggi dari seluruh perencana.
Pada sesi selanjutnya, panel talkshow “Percepatan RDTR Dalam Rangka Peningkatan Investasi Berbasis Ekonomi Hijau” menghadirkan tiga pembicara yaitu: Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Widayana, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim; dan perwakilan dari WWF-Indonesia Plastic Smart Cities Leader, Tri Agung Rooswiadji.
Dalam paparannya, Direktur Jenderal Tata Ruang menekankan bahwa tata ruang harus menjadi landasan utama dalam perencanaan dan investasi pembangunan nasional. “Ruang tidak hanya digunakan oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk hidup lain, sehingga perencanaannya perlu memperhatikan keberlanjutan ekosistem,” ujar Suyus.
Tantangan utama, menurutnya, adalah bagaimana mengendalikan dan mengatur pemanfaatan ruang secara efektif, agar tidak menimbulkan tumpang tindih maupun degradasi lingkungan. Karena itu, penyelenggaraan tata ruang harus dilakukan dengan pendekatan berbasis data, teknologi, dan kedalaman informasi spasial. Beliau menegaskan bahwa kedalaman informasi ruang (spatial detail) lebih penting daripada sekadar skala peta.
Ia menambahkan, saat ini telah disiapkan program pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas SDM bagi pemerintah daerah, agar seluruh RDTR dapat diintegrasikan ke dalam sistem OSS. Target pemerintah adalah 2.000 RDTR tersusun hingga tahun 2029, sejalan dengan Asta Cita poin 2, 3, dan 4, yang menekankan pembangunan berkelanjutan dan pemerataan investasi.
Acara dilanjutkan dengan diskusi Interaktif IAP, yang mengangkat tema: Refleksi Lintas Generasi: Tantangan dan Praktik Nyata Ekonomi Hijau dalam Tata Ruang, yang menghadirkan beberapa narasumber yaitu: Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati; Senior Planner, Iman Soedrajat; Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia, Hari Ganie; Monitoring & Evaluation Officer UNDP Indonesia, Yovi Dzulhijjah Rahmawati; Director of Citieslab Indonesia, Dayinta Pinasthika; dan Ketua Himpunan Mahasiswa Planologi ITB, Christopher Maleakhi.
Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang
