Bersama Menteri Nusron Kunjungi Sulawesi Tenggara, Wakil Ketua Komisi II DPR RI: Bahu-membahu Tuntaskan Masalah Pertanahan

Kendari – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bahtra, menegaskan komitmen DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi lintas sektor untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di Sulawesi Tenggara. Dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama pemerintah daerah (Pemda) di Sulawesi Tenggara, Rabu (28/05/2025), ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, Pemda,…

Selengkapnya

Menteri Nusron Minta Jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara Percepat Validasi Data Pertanahan dan Tingkatkan Kualitas Layanan

Kendari – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tenggara untuk percepat proses validasi data pertanahan. Validasi data bisa membantu menyelesaikan masalah pertanahan, mengurangi risiko terjadinya konflik, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. “Saya minta tolong, dalam validasi data pertanahan ini harus ada…

Selengkapnya

Capai 78,55%, Menteri Nusron Dorong Percepatan Sertipikasi dan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Sulawesi Tenggara

Kendari – Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama kepala daerah se-Sulawesi Tenggara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa sertipikasi bidang tanah di provinsi tersebut telah mencapai 78,55%. Angka ini menunjukkan, ada 1,4 juta bidang tanah di Sulawesi Tenggara yang saat ini telah bersertipikat, dari jumlah sekitar 1,8 juta bidang…

Selengkapnya

Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Tenggara Ikut Berkolaborasi Atasi Tantangan dalam Wujudkan Administrasi Pertanahan Modern

Kendari – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, pada Rabu (28/05/2025), mengajak kepala daerah di Sulawesi Tenggara untuk berkolaborasi mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang modern dan inklusif. Sistem tersebut terdiri dari empat klaster utama, yaitu land tenure, land value, land use, serta land development. Dalam implementasinya, tantangan akan mengemuka dan…

Selengkapnya