Pelatihan Pemaduan Data Spasial Pertanahan dan Tata Ruang: Untuk Meningkatkan Pelayanan Pertanahan, Tata Ruang, dan Perpajakan Daerah

Sejak tahun 1981, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah melaksanakan Program Pendaftaran Tanah untuk memberikan sertifikat hak atas tanah bagi warga negara Indonesia serta lembaga sosial dan keagamaan.
Langkah besar ini menjadi pondasi penting bagi kepastian hukum pertanahan, peningkatan nilai aset, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Namun, dalam perjalanannya, pengelolaan tanah di Indonesia masih menghadapi tantangan besar akibat keterpisahan (fragmentasi) data spasial antara ATR/BPN, pemerintah daerah, dan instansi pajak.
Data seperti Nomor Identifikasi Bidang (NIB), Nomor Objek Pajak (NOP), Zona Nilai Tanah (ZNT), hingga RTRW/RDTR masih dikelola terpisah. Akibatnya, muncul kondisi “multi-map reality” — peta yang tidak saling terhubung, memperlambat pelayanan publik, menimbulkan potensi sengketa, dan menghambat investasi.

Sebagai langkah nyata menjawab tantangan tersebut, BPSDM Kementerian ATR/BPN melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional bekerja sama dengan Departemen Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan “Pelatihan Pemaduan Data Spasial Pertanahan dan Tata Ruang”, yang resmi dibuka pada Senin, 10 November 2025 oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional, Ibu Indira P. Warpani, S.T., M.T., M.Sc.

Pelatihan ini akan diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) batch. Pelatihan ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor – tempat aparatur dari berbagai instansi memperkuat kompetensi, membangun sinergi, dan belajar mengintegrasikan data pertanahan, tata ruang, serta perpajakan daerah guna mewujudkan Kadaster Multiguna (Multi-purpose Cadastre) yang efektif dan efisien.

Dengan semangat belajar, berinovasi, dan berkolaborasi,
mari kita terus bergerak mewujudkan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang presisi, cepat, dan berdampak nyata bagi masyarakat Indonesia.